Warga Raffles Hills Demo

#fullpost {display:none;}Lelah Berusaha Kooperatif, Warga Raffles Hills Mengorasikan Suara Hatinya

Matahari yang bersinar terik di Sabtu 24 November 2007 siang, tampaknya tak menjadi halangan bagi para warga perumahan Raffles Hills tepatnya yang menetap di blok EE, untuk mengorasikan suara hatinya melalui aksi Demo di depan perumahan Raffles Hills, perihal keberatan mereka atas hasil keputusan P2T (Panitia Pembebasan Tanah) tentang nilai inventarisasi tanah dan bangunan, yang akan digunakan untuk pembangunan JORR 2, untuk ruas tol Cinere Jagorawi, Depok koordinasi dengan Tangerang dan Bekasi.

Aksi orasi yang juga diliput oleh sejumlah stasiun TV swasta ini, dilakukan oleh seluruh warga penghuni blok EE yang telah memegang SHM, yang berjumlah 109 kepala keluarga. “Kami sebenarnya sudah berusaha bersifat kooperatif dengan instansi-instansi yang terkait. Tetapi kami juga merasa lelah, karena harapan kami untuk diberikan ganti rugi yang layak sesuai amanat PerPres no.36 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, tak juga kunjung dipenuhi. Padahal dalam pasal tersebut, jelas-jelas dikatakan bahwa ‘ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik yang bersifat fisik dan atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah’. Berarti jelas kan, seharusnya ganti rugi yang diberikan itu sifatnya menguntungkan bagi kami bukan seperti penawaran yang diberikan sekarang ini”, tutur Firman selaku ketua RT di blok EE, sekaligus ketua tim musyawarah warga. Sejak awal tahun 2006, warga mulai resah karena berita akan dibangunnya jalan tol yang dari media cetak. Karena merasa resah, warga pun bertanya kepada pihak developer perihal ketidakjelasan ini, namun sayang ternyata pihak developer pun mengaku belum menerima kabar apapun dari Pemda berkaitan dengan hal ini. Namun begitu dari pertemuan ini, warga mengetahui bahwa site plan perumahan Raffles Hills yang mencakup blok EE telah ditandatangani oleh Walikota Depok pada tahun 2003. Di bulan April 2006, warga menuntut relokasi dari pihak developer, namun ditolak oleh pihak developer dengan alasan ini adalah proyek Pemerintah.Akhirnya pada bulan Agustus 2006, warga berhasil menemui Walikota Depok untuk mempertanyakan hal ini. Dari beberapa kali pertemuan, akhirnya disebutkanlah penawaran untuk inventarisasi bangunan rumah yang dikirimkan oleh pihak P2T kepada warga pada April 2007. “Bangunan kita dinilai Rp 2,3 juta saat itu. Tanpa memberikan penjelasan dasar perhitungan yang terperinci, hanya menyampaikan bahwa angka tersebut adalah hasil dari tim Appraisal Independent. Karena kami tidak setuju dengan nominal itu, lantas kami melayangkan surat keberatan akan hal itu pada Walikota Depok sembari menyebutkan nominal yang kami inginkan. Namun Walikota Depok menyatakan tidak dapat mengabulkan permintaan warga tetapi akan mengadakan reinventarisasi”, tutur Firman lagi.Akhirnya proses musyawarah untuk ganti rugi tanah periode pertama pun dilakukan pada tanggal 3 November 2007. Dimana TPT (Tim Pembebasan Tanah) menawarkan nilai awal sebesar Rp 1, 750 juta/m2 yang kemudian dinaikkan menjadi Rp 1,900 juta. Musyawarah ganti rugi tanah periode kedua pun dilakukan pada tanggal 17 November 2007, dimana TPT menawarkan nilai final (maksimum) ganti rugi tanah sebesar Rp 2,250 juta/m2. “Dari situ kan kita perkirakan kami hanya akan menerima ganti rugi sekitar Rp 300 jutaan untuk rumah dengan luas 90-100 m2. Padahal kisaran harga rumah dengan luas yang sama di Raffles Hills saat ini adalah Rp 460 juta. Bagaimana keadaan kita bisa lebih baik sesuai amanat PerPres no 36 tahun 2005 tadi, kalau uang ganti ruginya saja tidak cukup untuk membeli rumah baru”, ujar Yus Rizal yang kala itu mendampingi Firman.Hal itulah yang mendorong warga blok EE perumahan Raffles Hills untuk melakukan demo orasi di depan perumahan Raffles Hills. “Kita ingin menarik simpati warga sekitar dan berharap aksi ini dapat dilihat oleh P2T atau TPT. Karena toh kami kan sebenarnya mendukung proyek ini, kami hanya berharap agar kami bisa memperoleh ganti rugi yang lebih layak. Dan kami harap dalam proses musyawarah selanjutnya, bisa betul-betul mengimplementasikan makna sebenarnya dari arti kata musyawarah itu tersebut. Dimana merupakan kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, bukannya hanya dipaksa untuk menyetujui hasil yang diberikan oleh salah satu pihak tanpa boleh menyatakan pendapat kita”, tutur Firman dan Yus Rizal berapi-api.



[+/-] Selengkapnya…



[+/-] Ringkasan saja…

checkFull(“post-” + “2619195465231340471”)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: